Kementrans Kembangkan Ubi Jalar Jadi Pangan Alternatif Selain Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah mengembangkan proyek percontohan budidaya ubi jalar sebagai salah satu alternatif sumber pangan selain beras.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, diversifikasi pangan penting dilakukan sebagai strategi jangka panjang dalam menghadapi keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Baca juga: Swasembada Pangan dan Pertanian yang Berkelanjutan

Menurut dia, pengembangan pangan nasional juga perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penggunaan air.

Dengan demikian, ketahanan pangan dapat berjalan seiring dengan ketahanan lingkungan dan energi.

Swasembada Pangan Harus Berkelanjutan

Iftitah juga menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi.

Menurut dia, keberlanjutan sumber daya, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta keberlangsungan sarana pendukung di lapangan juga perlu menjadi perhatian.

Ia mencontohkan, Kementerian Transmigrasi menemukan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sejumlah kawasan transmigrasi memerlukan sistem pemeliharaan yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Baca juga: Bela Petani Sawit Swadaya, Pemkab Kotim dan Solidaridad Percepat Migrasi e-STDB

"Ketika alsintan mengalami kerusakan, kemampuan petani untuk memperbaikinya sering kali terbatas. Karena itu, kami memandang perlu adanya dukungan bengkel atau layanan pemeliharaan di lokasi-lokasi yang menerima bantuan alsintan dalam jumlah besar sehingga investasi negara benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan," kata politisi Partai Demokrat itu dalam sambutannya pada Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (25/06/2026), dikutip Senin (29/06/2026).

BPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Pangan

Sementara itu, Pelaksana Tugas Anggota IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, Exit Meeting diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan tata kelola ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, BPK ingin melihat efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di lapangan.

Baca juga: Tak Cuma Pertanian, Potensi Maritim hingga Perkebunan Digarap TEP

"Pada kesempatan pertama sekaligus Exit Meeting ini kita dapat bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ketahanan pangan yang dilaksanakan di Indonesia, apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan Presiden dan BPK," ujar Nyoman.

Ia menambahkan, rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan dapat mendorong perbaikan yang bersifat substantif dari hulu hingga hilir, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.