Penulis
PARIS, KOMPAS.com — Komitmen pendanaan global untuk mengatasi krisis hilangnya keanekaragaman hayati mencatatkan tren peningkatan signifikan.
Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat, total dana keanekaragaman hayati global mencapai rata-rata 74,9 miliar hingga 92,4 miliar dollar AS ekuivalen Rp 1.200 triliun hingga Rp 1.480 triliun per tahun pada periode 2023–2025.
Baca juga: Amankan Pasokan Pupuk Nasional, RI Incar Tambang Fosfat di Aljazair
Laporan bertajuk "An Overview of Global Biodiversity Finance" yang dirilis OECD pada 1 Oktober 2026 tersebut memotret perkembangan arus modal dari sektor publik maupun swasta jelang Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP17 CBD) di Yerevan, Armenia.
Meskipun menunjukkan kenaikan secara agregat, laporan OECD menegaskan bahwa belanja publik domestik di masing-masing negara masih menjadi tulang punggung utama dari keseluruhan pembiayaan alam.
Berdasarkan analisis data OECD, pendanaan keanekaragaman hayati global dibagi ke dalam tiga sumber utama.
1. Belanja Publik Domestik (USD 46,0 – 63,5 Miliar)
Mencakup sekitar dua pertiga dari total pendanaan global. Pengeluaran publik domestik dengan tujuan utama pelestarian keanekaragaman hayati meningkat 16 persen pada periode 2023–2024 dibandingkan periode 2018–2020 di 63 negara yang memiliki data konsisten.
2. Bantuan Publik Internasional (USD 16,1 Miliar)
Pendanaan publik internasional melonjak tajam hingga 94 persen dibandingkan rerata periode 2018–2020.
Baca juga: Dari Kopi hingga Sawit, Cara PISAgro Cetak Perempuan Petani Mandiri Finansial
Kenaikan ini didorong oleh komitmen negara-negara maju dalam mendukung negara berkembang mengelola kawasan konservasi.
3. Investasi Swasta & Filantropi (USD 12,8 Miliar)
Investasi swasta tercatat mencapai 9,8 miliar dollar AS per tahun, melonjak 73 persen dibanding periode 2018–2020. Sisanya disumbang oleh dana filantropi dan LSM internasional.
Meski tren pendanaan menunjukkan angka positif, OECD memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan dan keterbatasan data dalam pelaporan arus modal pembiayaan alam.
OECD mengimbau negara-negara anggota dan mitra global untuk memperjelas pemisahan antara pendanaan langsung dan tidak langsung dalam skema penganggaran publik maupun swasta.
Baca juga: Rendah Emisi, Green Rice Punya Banyak Keunggulan
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah klaim berlebihan (greenwashing) serta memastikan bahwa dana yang dikucurkan benar-benar membiayai perbaikan ekosistem di lapangan.
Selain itu, OECD merekomendasikan pembentukan infrastruktur data nasional yang terintegrasi agar partisipasi belanja korporasi dan sektor swasta dapat tercatat secara transparan dan terukur sesuai standar statistik internasional.
Sebab, untuk membalikkan laju kerusakan alam secara global, alokasi modal tidak hanya dituntut tumbuh secara kuantitas, melainkan juga harus efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS