Pertanian Berkelanjutan, Tapi untuk Siapa?

ISTILAH pertanian berkelanjutan kini terdengar di mana-mana. Ia hadir dalam dokumen kebijakan, seminar, hingga laporan proyek pembangunan. Kata ini terdengar indah, hijau, ramah lingkungan, dan menjanjikan masa depan. Namun di tingkat tapak, terutama di sawah dan kebun petani kecil, pertanyaan yang sering muncul justru sangat sederhana: berkelanjutan untuk siapa?

Bagi banyak petani, keberlanjutan bukanlah konsep, melainkan soal bertahan hidup. Mereka berhadapan dengan lahan yang makin sempit, biaya produksi yang naik, harga hasil panen yang tak menentu, serta iklim yang sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan untuk menerapkan praktik “berkelanjutan” kerap terasa seperti beban tambahan, bukan solusi.

Tidak sedikit program pertanian berkelanjutan yang dirancang dengan niat baik, tetapi berhenti pada level jargon. Petani diminta mengurangi pupuk kimia, beralih ke metode ramah lingkungan, atau mengikuti standar tertentu. Namun sering kali yang luput dibicarakan adalah konsekuensinya: siapa yang menanggung risiko jika hasil panen menurun? Siapa yang menutup selisih biaya ketika praktik baru belum langsung memberikan keuntungan?

Ironisnya, banyak petani sesungguhnya telah lama menjalankan praktik yang bisa disebut berkelanjutan bahkan sebelum istilah itu populer. Mereka menghemat air karena pasokannya terbatas, menggunakan pupuk seperlunya karena mahal, dan memanfaatkan sisa tanaman karena tidak ada pilihan lain. Keberlanjutan lahir bukan dari kesadaran ekologis semata, melainkan dari keterpaksaan ekonomi.

Baca juga: Petani Milenial dan Kepemimpinan Digital Jadi Kunci Pertanian Berkelanjutan

Masalah muncul ketika keberlanjutan dipersempit menjadi daftar kewajiban teknis, tanpa melihat realitas sosial dan ekonomi petani. Dalam situasi ini, pertanian berkelanjutan berisiko menjadi proyek simbolik: baik di laporan, lemah di lapangan. Padahal, tanpa keberlanjutan penghidupan petani, keberlanjutan lingkungan pun sulit tercapai.

Di sisi lain, konsumen di perkotaan semakin akrab dengan label “organik”, “ramah lingkungan”, atau “berkelanjutan”. Namun jarang ada pertanyaan lanjutan: apakah harga yang dibayar benar-benar kembali ke petani? Ataukah nilai tambah itu justru berhenti di rantai distribusi?

Jika keberlanjutan hanya dinikmati di etalase pasar modern, maka ada ketimpangan yang perlu dikoreksi. Pertanian berkelanjutan seharusnya tidak hanya bicara soal tanah, air, dan ekosistem, tetapi juga soal keadilan. Ia harus memastikan bahwa petani memiliki ruang untuk belajar, beradaptasi, dan gagal tanpa harus kehilangan sumber penghidupan.

Tanpa dukungan kebijakan yang berpihak, insentif yang jelas, dan pendampingan yang konsisten, keberlanjutan akan tetap menjadi slogan.

Pertanyaan “berkelanjutan untuk siapa” penting diajukan agar kita tidak terjebak pada romantisme hijau. Keberlanjutan yang sejati adalah ketika lingkungan terjaga, petani sejahtera, dan konsumen sadar bahwa pilihan mereka memiliki dampak. Ia bukan tujuan yang dicapai sekali, melainkan proses panjang yang menuntut empati dan keberpihakan.

Pada akhirnya, pertanian berkelanjutan tidak bisa hanya diukur dari seberapa ramah ia terhadap alam, tetapi juga dari seberapa adil ia terhadap manusia yang mengolahnya. Jika petani tidak mampu bertahan hari ini, sulit berharap mereka menjaga keberlanjutan untuk esok hari.

Baca juga: Atasi Fragmentasi Informasi, Pertanian Berkelanjutan Butuh Pendekatan Digital