Pemerintah Tegaskan Komitmen Dekarbonisasi dan Penghentian Deforestasi Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com— Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak lagi membuka lahan hutan (deforestation) baru dalam rangka ekspansi produksi pangan.

Langkah ini diambil seiring dengan keberhasilan peningkatan produksi beras serta dorongan untuk mengalihkan pemanfaatan lahan ke kawasan kritis yang terdegradasi.

Utusan Khusus Indonesia untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menyampaikan bahwa strategi ketahanan pangan dan biofuel ke depan akan difokuskan pada pemanfaatan lahan terdegradasi yang luasnya mencapai lebih dari 12 juta hektar di seluruh Indonesia.

Baca juga: PISAgro Bidik 44 Juta Petani Kecil untuk Masuk Ekosistem Kemitraan

"Produksi pangan dan biofuel ke depan akan menggunakan lahan terdegradasi melalui program penghijauan kembali (reforestation dan revegetation) dari Kementerian Kehutanan. Hal ini sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang besar," ujar Mari Elka saat menjadi pembicara pada ajang Indonesia Sustainability Forum (ISF), Selasa (6/10/2026).

Selain penghentian konversi hutan, fokus utama pemerintah dan para pemangku kepentingan industri terletak pada peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan (intensification).

Langkah ini mencakup efisiensi penggunaan air dan pupuk, penggunaan bibit unggul adaptif iklim, perbaikan infrastruktur irigasi, hingga penanganan kerugian pangan (food loss).

Berdasarkan data Bappenas, Indonesia kehilangan sekitar 23 hingga 48 juta ton pangan setiap tahunnya akibat food loss pada proses pascapanen hingga distribusi. Angka tersebut setara dengan kebutuhan pangan bagi 61 hingga 100 juta jiwa.

Tantangan pembiayaan sektor hijau

Meski kesadaran dan komitmen sektor bisnis terhadap dekarbonisasi terus meningkat, pendanaan masih menjadi kendala utama.

Survei terbaru menunjukkan bahwa 21,49 persen perusahaan di Indonesia telah memiliki target transisi industri atau dekarbonisasi.

Namun, sebanyak 77,40 persen perusahaan belum mengadopsi energi terbarukan, dan 66 persen di antaranya mengeluhkan pendanaan sebagai hambatan utama.

Baca juga: Ancaman Gagal Panen Bawang Merah Brebes dan Urgensi Pengendalian Hama

Chief Investment Officer Danantara Development Management Fund, Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya menciptakan proyek industri hijau yang bankable atau layak mendapat pendanaan perbankan.

"Para investor sebenarnya memiliki dana, tetapi mereka membutuhkan kepastian skema bisnis, seperti kesepakatan jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) yang stabil dan terstruktur untuk menekan risiko," jelas Rachmat.

Pengembangan teknologi pendukung, seperti sistem penyimpanan energi baterai alias Battery Energy Storage System (BESS) dan perangkat lunak cerdas, juga dinilai vital untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dari sumber energi terbarukan.

Pemerintah bersama lembaga keuangan dan pelaku usaha diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem regulasi demi mempercepat transisi menuju industri hijau yang berdaya saing global.