Swasembada Pangan dan Pertanian yang Berkelanjutan

Sebanyak 57,2 persen wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normal.

Data seperti ini seharusnya memaksa kita berhenti melihat keberlanjutan sebagai embel-embel hijau.

Keberlanjutan, dalam konteks pangan, adalah strategi bertahan hidup. Ia berarti penyesuaian kalender tanam, penguatan layanan penyuluhan, perbaikan tata air, pilihan benih dan varietas yang lebih adaptif, serta lanskap produksi yang tidak terus-menerus memakan daya dukung lingkungannya sendiri.

Kita juga perlu jujur bahwa produksi yang tinggi belum otomatis berarti petani hidup lebih baik.

BPS mencatat NTP Maret 2026 turun karena indeks harga yang diterima petani naik lebih lambat daripada indeks harga yang dibayar petani. Artinya, di level rumah tangga tani, tekanan biaya tetap nyata.

Di atas kertas, negara bisa menorehkan panen yang membaik. Di lapangan, petani masih harus berhadapan dengan pupuk, tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, dan ketidakpastian harga.

Karena itu, swasembada harus juga menekankan pada aspek stok pangan harus aman, petani juga harus memperoleh marjin yang layak untuk tetap bertani, dan keberlanjutan.

Dari sini, arah kebijakan menjadi lebih jelas. Pertama, pertahankan kenaikan produksi, tetapi ikat dengan indikator kesejahteraan seperti NTP dan NTUP.

Kedua, prioritaskan petani kecil sebagai pusat intervensi, sebab merekalah mayoritas pelaku yang memegang fondasi produksi.

Ketiga, perlindungan lahan sekaligus percepat legalitas lahan, ketelusuran, pembenahan data agar petani tidak tersisih dari pasar yang makin menuntut standar.

Keempat, dorong nilai tambah di tingkat petani melalui budidaya yang lebih baik, pascapanen yang lebih rapi, dan penguatan kelembagaan lokal.

Jika empat hal ini berjalan bersama, maka swasemabada tidak lagi terdengar untuk saat ini saja. Swasembada akan menjadi jalan konkret untuk menjaga produksi tetap tinggi dan menjaga masa depan sistem pangan itu sendiri.