Penulis
Sementara itu, Kepala Sekretariat KSPL, Gina Karina, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kebijakan berbasis bukti agar pengembangan skema ini tepat sasaran.
Kolaborasi dan kebijakan berbasis bukti penting agar pengembangan Perhutanan Sosial benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah.
Baca juga: Surplus Pangan, Mengapa Impor?
"Dengan begitu, Perhutanan Sosial dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan," terang Gina.
Guna memperdalam kajian ini, KSPL berencana melanjutkan riset ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Kupang.
Hasil riset lapangan tersebut akan dirumuskan menjadi masukan konkret bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perhutanan sosial yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini telah masuk Arsip. Berlangganan untuk membacanya kembali kapan saja.