Perkuat Pangan Nasional, Kemenhut dan KSPL Dorong Potensi Perhutanan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia kini tidak cuma menjaga fungsi ekosistem dan produksi kayu.

Skema Perhutanan Sosial terbukti mampu memegang peranan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Baca juga: Topang Ketahanan Pangan Nasional, Jatim Diguyur Bantuan Rp 3 Triliun

Kedua pihak sepakat untuk terus memacu kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi berbasis kearifan lokal.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Julmansyah, menegaskan, pengembangan Perhutanan Sosial wajib disesuaikan dengan potensi lahan dan karakter wilayah setempat.

"Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan kawasan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung ketersediaan pangan lokal, dengan tetap menjaga fungsi hutan," kata Julmansyah.

Baca juga: Kementrans Kembangkan Ubi Jalar Jadi Pangan Alternatif Selain Beras

Ia menambahkan, Kemenhut bersama Pemerintah Jerman melalui KfW Forest Programme V (FPV) tengah menjalankan program penguatan KPS di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program ini difokuskan pada pemeliharaan tutupan lahan dan biomassa, peningkatan pendapatan warga, serta penopang ketahanan pangan dan energi.

Tiga jalur utama

Dalam diskusi tersebut, KSPL memaparkan tiga jalur kontribusi Perhutanan Sosial terhadap ketahanan pangan.

Pertama, jalur produksi langsung yang menghasilkan bahan pangan langsung dari kawasan hutan.

Kedua, jalur pendapatan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dari hasil penjualan komoditas bernilai tinggi.

Ketiga, jalur jasa lingkungan untuk menjaga daya dukung alam yang menopang keberlanjutan pertanian dan sumber air.

Baca juga: Kedelai di Bawah Sawit: Peluang Mandiri Pangan di Dharmasraya

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sekaligus Koordinator Advokasi Kebijakan Nasional KSPL, Rahmad Supriyanto, mengungkapkan, temuan awal studi di Sumatra Barat dan Jawa Timur menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan.

Menurutnya, ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.

"Temuan awal dalam studi kami di Sumatra Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial berpotensi mendukung kemampuan tersebut melalui tambahan pendapatan dari komoditas bernilai ekonomi tinggi, seperti kopi, madu, durian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya," ujar Rahmad.