Menjaga Masa Depan Karet Indonesia

SURIP Umar, petani karet tradisional di Sembawa, Musi Banyuasin, menggambarkan betapa sempitnya pilihan hidup yang kini dihadapi banyak petani karet.

Ketika harga karet jatuh di bawah Rp 10.000 per kilogram, menyadap pohon karet, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung nafkah keluarga, tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kondisi seperti ini, beralih profesi menjadi buruh bangunan, ojek, atau pekerja serabutan bukan lagi pilihan, melainkan jalan bertahan hidup.

Jika gejala ini terjadi secara luas, Indonesia bukan hanya kehilangan salah satu komoditas ekspor pentingnya, tetapi juga kehilangan denyut ekonomi pedesaan yang selama ini menopang jutaan keluarga petani.

Sesungguhnya, masa depan karet Indonesia tidak ditentukan di bursa komoditas dunia semata, melainkan di kebun-kebun kecil milik petani seperti Surip Umar.

Ketika petani kehilangan harapan untuk hidup layak dari karet, bangsa ini kehilangan lebih dari sekadar devisa ekspor, kita kehilangan pilar sosial dan ekonomi desa.

Menjaga masa depan karet Indonesia berarti menjaga martabat petani dan memastikan mereka memperoleh bagian yang adil dari nilai besar yang mereka ciptakan.

Ini bukan semata pilihan kebijakan ekonomi, melainkan kewajiban moral bangsa yang menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai fondasi kesejahteraan rakyatnya.

Komoditas strategis yang tergerus

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, bersanding dengan Thailand sebagai penghasil utama.

Tahun 2024 Indonesia memproduksi sekitar 2,6 juta ton karet alam, dan nilai ekspor mencapai sekitar 5,51 miliar dollar AS (sekitar Rp 82,6 triliun) mencakup nilai seluruh ekspor karet (natural rubber & produk terkait).

Secara historis, produksi dan ekspor karet mengalami dinamika tajam, terutama dalam satu dekade terakhir di mana volume ekspor terus merosot dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Lebih dari 90 persen produksi karet Indonesia berasal dari petani kecil, yang luas lahannya tersebar di daerah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Kebanyakan petani memiliki lahan di bawah tiga hektare dan menggantungkan seluruh hidupnya dari rubber tapping, proses menyadap getah karet yang hasilnya sangat bergantung pada harga internasional.

Meski demikian, tekanan harga dunia dan dinamika pasar internasional sering kali menghadapkan petani kecil pada pilihan hidup yang sulit.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga karet di tingkat petani sempat terjun dari sekitar Rp13.500/kg menjadi sekitar Rp10.500/kg hanya dalam hitungan minggu.

Walaupun sempat naik beberapa kali, fluktuasi yang tajam ini menciptakan ketidakpastian pendapatan bagi petani.

Masalah bagi petani tradisional bukan hanya sekadar harga rendah, tetapi juga ketidakadilan struktural dalam rantai nilai global.

Di pasar internasional, harga karet didorong oleh permintaan sektor otomotif dan industri ban yang mengonsumsi lebih dari 70 persen karet alam dunia serta oleh mekanisme perdagangan global yang tidak selalu berpihak pada produsen kecil.

Petani karet tradisional kerap menjadi penyuplai bahan mentah yang harga dan kualitasnya ditentukan oleh perantara atau pabrik pengolahan.

Sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati di hilir industri, dalam bentuk produk bernilai tinggi seperti ban, komponen kendaraan, dan peralatan industri lainnya.

Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana petani terus bekerja keras tanpa menerima bagian keuntungan yang layak dari produk yang mereka hasilkan.

Selain itu, tantangan penelusuran dan sertifikasi untuk ekspor yang memenuhi standar global semakin menambah beban petani tradisional Indonesia.

Regulasi seperti Undang-Undang Bebas Produk Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menuntut tingkat ketelusuran tinggi dalam rantai pasok komoditas.

Bagi petani kecil, memenuhi persyaratan administratif dan dokumentasi yang kompleks ini adalah beban berat di tengah harga komoditas yang masih rendah di tingkat hulu.

Peluang yang Belum Terealisasi Optimal

Salah satu problem struktural yang paling mendasar adalah rendahnya produktivitas tanaman karet di tingkat petani.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa luas lahan karet di Indonesia tetap besar, tetapi produktivitasnya menurun akibat banyak tanaman sudah tua, kurangnya peremajaan kebun, terbatasnya akses terhadap teknologi, serta minimnya modal untuk pemeliharaan intensif.

Misalnya, dibandingkan produktivitas di negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam, produktivitas karet Indonesia masih tertinggal.

Tantangan ini diperparah oleh serangan hama dan penyakit seperti walau belum sepenuhnya tertangani, yang berdampak pada hasil getah dan kualitas bahan baku.

Rendahnya produktivitas bukan hanya soal jumlah getah yang dihasilkan per hektare. Ini juga soal kapasitas petani mengakses teknologi modern, pemupukan, dan manajemen kebun yang efisien.

Tanpa intervensi yang serius dalam peremajaan tanaman dan peningkatan keterampilan teknologi, hasil karet Indonesia akan terus tertinggal dari potensi maksimalnya.

Hilirisasi karet adalah salah satu solusi strategis yang sering diangkat dalam diskursus publik. Indonesia memiliki kapasitas untuk memperluas industri pengolahan karet, seperti produksi bokar (bahan olah karet), ban, dan produk karet lain yang bernilai tambah tinggi.

Beberapa langkah positif sudah dijalankan, seperti pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) di berbagai sentra produksi.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 450 UPPB tersebar di sentra utama seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalbar, yang mampu mengolah sebagian produksi menjadi bokar dengan harga jual 10–15 persen lebih tinggi dibanding penjualan langsung ke tengkulak.

Namun, angka ini masih jauh dari ideal. Sebagian besar kebun rakyat tetap menjual getah karet mereka ke pasar lokal tanpa proses nilai tambah.

Masa depan petani karet

Masa depan karet Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan membenahi ekosistem di hulu, bukan semata mengejar angka produksi nasional.

Sebagai komoditas strategis penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja, karet seharusnya menjadi penopang utama ekonomi pedesaan.

Namun, tanpa tata kelola yang berpihak pada petani, sektor ini justru berisiko mempertahankan lingkaran ketidakpastian pendapatan dan melemahkan minat generasi muda untuk bertahan di kebun karet.

Penguatan hulu perlu dimulai dari jaminan keberlanjutan pendapatan petani melalui perlindungan harga yang adil dan stabil.

Skema penyangga harga atau insentif produksi menjadi penting agar fluktuasi pasar global tidak langsung menekan kesejahteraan petani.

Upaya ini harus berjalan seiring dengan percepatan peremajaan kebun rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas getah, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah.

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan petani karet tidak akan berkelanjutan tanpa penguatan kelembagaan dan akses teknologi.

Koperasi produksi dan pemasaran, termasuk pembentukan unit usaha bersama seperti UPPB, dapat memperkuat posisi tawar petani dalam rantai pasok.

Dukungan teknologi dan pelatihan agronomi modern juga krusial untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menjaga mutu hasil.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan harga, peremajaan, kelembagaan, dan teknologi, karet berpeluang kembali menjadi penggerak ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.