Pelajaran Swasembada Gula Nasional

INDONESIA pernah menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia pada awal abad ke-20. Pada era 1930-an, terdapat 179 pabrik gula di Hindia Belanda dengan produksi hampir 3 juta ton per tahun, menjadikan wilayah ini produsen gula terbesar kedua setelah Kuba. Sebagian besar (sekitar 2,2 juta ton) bahkan diekspor ke Eropa dan berbagai negara.

Kejayaan ini ditopang oleh kebijakan yang mendorong pasokan tebu melimpah, serta investasi besar dalam riset dan teknologi. Varietas unggul tebu seri POJ yang dikembangkan di Pasuruan mampu menghasilkan hingga 18 ton gula per hektare, jauh melampaui produktivitas tebu Indonesia saat ini.

Namun kejayaan itu tak bertahan lama. Depresi Ekonomi 1930-an dan anjloknya harga gula dunia menghantam industri gula kolonial, menurunkan jumlah pabrik dari 179 menjadi hanya 35 unit menjelang akhir dekade. Perang Dunia II dan pendudukan Jepang memperburuk kondisi. Banyak pabrik rusak atau berhenti beroperasi, sehingga produksi nasional anjlok menjadi kurang dari 300 ribu ton pada akhir 1940-an.

Meski Indonesia mewarisi lahan tebu dan infrastruktur perkebunan dari kolonial, industri gula ternyata sangat rentan terhadap gejolak politik dan ekonomi global. Modal awal itu tetap menjadi aset berharga, tetapi memerlukan visi dan tata kelola baru agar dapat bangkit kembali.

Perjalanan industri gula Indonesia pascakemerdekaan bergerak seperti roller-coaster. Setelah masa kejayaan, Indonesia justru berbalik menjadi negara pengimpor gula dalam jumlah besar. Tantangan modernisasi industri, rendahnya produktivitas kebun, dan ketergantungan pada impor membuat swasembada gula sulit dicapai.

Namun peluang untuk bangkit tetap terbuka. Dengan komitmen politik yang kuat, investasi pada varietas unggul dan teknologi pengolahan, serta orientasi baru untuk memanfaatkan tebu sebagai sumber bioetanol, Indonesia dapat membangun kembali kemandirian gula. Swasembada tidak hanya penting bagi ketahanan pangan, tetapi juga bagi kedaulatan energi, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tebu tetap terjaga.

Baca juga: Menata Ulang Kemitraan Gula: Jalan Menuju Kemandirian

Dinamika Kebijakan Gula

Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi industri gula yang rusak berat akibat perang. Nasionalisasi pabrik gula pada 1957 menjadi langkah awal untuk mengambil alih aset kolonial, namun tidak langsung menghidupkan kembali industri yang terpuruk. Sebagian besar pabrik tidak beroperasi karena kerusakan fasilitas, minimnya tenaga ahli setelah insinyur Belanda kembali ke negaranya, serta kapasitas manajemen dalam negeri yang belum siap.

Akibatnya, jumlah pabrik aktif merosot menjadi sekitar 30 unit, jauh dari 179 pabrik pada masa kejayaan. Meski demikian, periode 1950-an sempat memberikan harapan ketika beberapa pabrik dipulihkan dan Indonesia kembali menjadi pengekspor gula untuk beberapa waktu. Namun peningkatan penduduk dan keterbatasan kapasitas produksi membuat sejak 1967 Indonesia berubah menjadi pengimpor gula.

Pemerintah Orde Baru kemudian meluncurkan berbagai program intensifikasi seperti TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) pada 1975, menyediakan bibit unggul, pupuk, kredit, serta membangun pabrik baru di luar Jawa. Hasilnya cukup signifikan, dimana luas tebu meningkat pesat dan produktivitas sempat mendekati capaian era kolonial. Pada 1970–awal 1980-an, Indonesia bahkan nyaris kembali swasembada gula.

Namun kebangkitan ini tidak bertahan lama. Pertumbuhan konsumsi dalam negeri pada 1980–1990-an tidak dapat diimbangi produksi nasional. Walaupun produksi 1994 mencapai 2,5 juta ton, angka itu tetap kalah dari kebutuhan yang terus naik.

Era pasca reformasi 1998 semakin memperlebar jurang dengan masuknya gula impor berharga murah yang memukul industri lokal. Banyak pabrik tua tidak direvitalisasi, efisiensi turun, dan rendemen merosot dari sekitar 10% menjadi hanya 7% pada akhir 1990-an. Memasuki abad ke-21, industri gula nasional pun kembali stagnan dan menghadapi tantangan besar untuk pulih.

Baca juga: Bongkar Ratoon Tebu, Jalan Cepat Swasembada Gula

Tantangan Industri Gula Nasional

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi kenyataan bahwa kebutuhan gulanya jauh melampaui kemampuan produksi dalam negeri. Pada 2023, konsumsi gula nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 2,3 juta ton. Defisit lebih dari 5 juta ton ini harus ditutup dengan impor, menjadikan Indonesia salah satu importir gula terbesar di dunia.

Ketergantungan besar pada impor memang menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi sangat berisiko bagi ketahanan pangan karena membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global dan melemahkan daya saing industri gula nasional.

Upaya mencapai kembali swasembada gula menghadapi sejumlah hambatan struktural. Rendemen gula Indonesia masih rendah (hanya 5–6%), jauh di bawah Thailand atau India (yang mencapai 8–10%), karena banyak pabrik menggunakan peralatan tua dan teknologi lama. Produktivitas tebu per hektare juga tertinggal, rata-rata 71 ton/ha, kalah dari China, Australia, maupun India.

Selain itu, lebih dari separuh lahan tebu dikelola petani kecil dengan akses terbatas pada teknologi, modal, dan mekanisasi sehingga hasilnya tidak optimal. Penambahan luas lahan pun belum efektif, terbukti dari tren produksi gula yang menurun meski areal tebu meningkat, menunjukkan masalah dalam manajemen lahan baru dan kualitas budidaya.

Baca juga: Kemenperin: RI Butuh 700.000 Hektare Lahan untuk Bisa Swasembada Gula

Membangun Kembali Swasembada

Untuk mengatasi krisis gula yang semakin berat, pemerintah menetapkan Perpres No. 40 Tahun 2023 sebagai peta jalan swasembada gula nasional. Salah satu target utama dalam roadmap ini adalah memperluas areal tebu hingga 1,2 juta hektare sampai tahun 2030, terutama di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar yang sesuai secara agroekologi.

Ekspansi ini diharapkan mampu mendongkrak produksi gula domestik sekaligus menekan ketergantungan pada impor yang selama ini menjadi penopang kebutuhan nasional.

Namun, perluasan lahan saja tidak cukup. Ketersediaan irigasi, kesesuaian tanah, serta tata ruang yang berkelanjutan harus menjadi dasar agar perluasan tersebut benar-benar produktif. Di sisi hulu dan tengah, pemerintah menempatkan modernisasi industri sebagai prioritas.

Revitalisasi pabrik gula tua dilakukan melalui penyertaan modal negara untuk mengganti mesin-mesin kuno dengan teknologi modern berkapasitas tinggi. Pabrik baru seperti PG Glenmore di Banyuwangi dijadikan model nasional dengan target rendemen di atas 10% dan  efisiensi ekstraksi mendekati standar internasional.

Sejalan dengan itu, hilirisasi berbasis tebu juga diperkuat, seperti tetes diolah menjadi bioetanol, ampas menjadi energi atau pulp, serta limbah lain menjadi pupuk organik.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah intensifikasi pertanian, mulai dari pengembangan varietas unggul, peningkatan mekanisasi, hingga pendampingan. Seluruh strategi tersebut dipadukan dengan pengendalian impor dan stabilisasi pasar agar gula lokal mendapat ruang tumbuh.

Impor direncanakan dikurangi bertahap seiring peningkatan produksi, sementara lembaga seperti Bulog dan BUMN gula (SGN) diperkuat untuk menjaga stok penyangga dan menstabilkan harga di tingkat petani. Pemerintah juga mendorong pola kemitraan antara petani kecil dan perusahaan agar perluasan lahan berjalan adil dan berkelanjutan.

Pelajaran swasembada gula masa lalu menunjukkan swasembada dapat dicapai, tetapi harus diwujudkan melalui inovasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan petani, demi mandiri gula sekaligus mandiri energi berbasis bioetanol.

Baca juga: Peneliti: Perluasan Lahan Swasembada Gula Picu Konflik di Kawasan Hutan