Bela Petani Sawit Swadaya, Pemkab Kotim dan Solidaridad Percepat Migrasi e-STDB

JAKARTA, KOMPAS.com — Petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus didorong untuk segera bermigrasi ke sistem digital guna mengamankan legalitas lahan dan posisi tawar dalam rantai pasok global.

Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama organisasi nirlaba Solidaridad Indonesia menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kolaboratif untuk mempercepat pengajuan dan entri data Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB).

Baca juga: Ketika Petani Meninggalkan Karet: Sawit Dinilai Lebih Menjanjikan

Langkah digitalisasi ini menjadi instrumen wajib bagi petani mandiri untuk mengakses berbagai bantuan strategis pemerintah.

Tanpa kepemilikan e-STDB, petani swadaya dipastikan kehilangan hak mengajukan program bantuan Sarana Prasarana (Sarpras), program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga sertifikasi keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menghapus Hambatan Birokrasi

Inisiasi ini melibatkan perusahaan swasta PT Goodhope yang bersama Solidaridad melakukan pendampingan langsung bagi para pekebun di Kecamatan Telaga Antang.

Selain memangkas rantai birokrasi administratif yang selama ini menghambat pencatatan kebun rakyat, agenda utama kolaborasi ini adalah mengonsolidasikan draf Petunjuk Teknis (Juknis) pengajuan e-STDB tingkat kabupaten.

Dokumen regulasi tersebut kini tengah disiapkan guna memperoleh pengesahan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kotim demi menjamin kepastian hukum operasional di lapangan.

Baca juga: Kedelai di Bawah Sawit: Peluang Mandiri Pangan di Dharmasraya

Solidaridad mengidentifikasi bahwa problem utama keterlambatan pendaftaran selama ini berakar pada keterbatasan kompetensi staf lapangan dalam memetakan ruang dan poligon lahan secara digital.

Menjawab tantangan tersebut, pelatihan difokuskan pada penguatan aspek teknis secara intensif, meliputi input data tabular hingga simulasi pemetaan poligon menggunakan akun riil pada sistem berbasis web.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menegaskan bahwa akurasi data merupakan aspek krusial yang tidak dapat ditawar untuk melindungi hak-hak petani di wilayahnya, yang merupakan salah satu lumbung sawit terbesar di Kalimantan Tengah.

Data poligon digital dengan presisi tinggi merupakan modal kuat bagi Pemkab Kotim untuk memperjuangkan legalitas lahan petani sekaligus mendapatkan manfaat program dari Pemerintah Pusat, baik Sarpras, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), maupun sertifikasi ISPO.

"e-STDB adalah paspor petani swadaya menuju sawit yang legal, berkelanjutan, dan sejahtera," ujar Halikinnor, dikutip Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Transparansi Rantai Pasok

Dalam implementasi di sistem e-STDB, para peserta yang terdiri dari petugas dinas, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Telaga Antang, dan perwakilan koperasi tani diarahkan melakukan validasi titik koordinat kebun.

Akurasi pemetaan ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan atau konsesi perusahaan, yang sering kali menggagalkan proses verifikasi di tingkat kementerian.

Baca juga: Pangkas Kriminalitas di Kebun Sawit, Paser Gratiskan BPJS Buruh Informal

Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, menjelaskan bahwa pemenuhan aspek legalitas formal lewat platform digital ini akan mengubah posisi tawar petani swadaya yang selama ini kerap terpinggirkan dalam industri hulu kelapa sawit.

"Digitalisasi melalui e-STDB adalah fondasi penting bagi petani swadaya untuk mendapatkan pengakuan hukum serta menjadikan mereka sebagai aktor utama dalam ekosistem sawit yang lebih transparan dan berkelanjutan," kata Yeni.

Guna memastikan keselarasan dengan regulasi makro nasional, bimbingan teknis ini juga menghadirkan otoritas ahli dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Integrasi data tunggal dan standarisasi panduan kerja tim pemeta ini diharapkan mempercepat tata kelola perkebunan rakyat agar lebih adaptif terhadap kepatuhan pasar internasional yang kian ketat menuntut produk bebas deforestasi.