LONJAKAN harga kelapa bulat sepanjang 2024 hingga awal 2025 seolah menjadi harapan dan tantangan bagi jutaan petani kelapa yang selama ini terpuruk dalam harga rendah dan keterbatasan akses pasar.
Namun, di balik senyum petani yang kini mendapat harga layak, industri pengolahan dalam negeri justru menghadapi tekanan berat akibat pasokan yang menyusut dan harga bahan baku yang meroket.
Agribisnis kelapa Indonesia kini berada di titik kritis, di mana keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlanjutan industri menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari.
Selama 2024, harga kelapa bulat meningkat tajam, terutama di sentra produksi utama seperti Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.
Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, jantung produksi kelapa nasional, harga di tingkat petani melonjak dari Rp 2.911 per kg pada 2023 menjadi sekitar Rp 8.000 per kg pada Maret 2025.
Di Sulawesi Utara, meski tidak sefantastis Riau, harga juga meningkat dari Rp 987 menjadi lebih dari Rp 4.000 per kg.
Kenaikan harga ini memberikan angin segar, apalagi bagi petani yang bertahun-tahun hanya menerima Rp 1.000 – Rp2.000 per kg, angka yang bahkan tak cukup menutup biaya produksi.
Baca juga: Membawa Gambir ke Pasar Global
Pendorong utama kenaikan harga ini adalah lonjakan permintaan ekspor, terutama dari China.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa ekspor kelapa bulat mencapai 431.915 ton sepanjang 2024. Dalam dua bulan pertama 2025 saja, sebanyak 71.000 ton telah dikapalkan ke luar negeri, dengan 68.000 ton diserap oleh pasar China.
Di tengah tekanan pasokan kelapa global akibat perubahan iklim dan kebijakan proteksionis beberapa negara produsen lain, kelapa Indonesia menjadi primadona baru.
Namun, keberhasilan ekspor ini membawa konsekuensi serius bagi pasokan domestik. Provinsi seperti Kepulauan Riau, yang bukan daerah penghasil, tetapi memiliki industri pengolahan besar, hanya mampu memenuhi 60 persen kebutuhan bahan baku harian.
Kelangkaan ini menyebabkan lonjakan harga di hilir, di mana harga eceran di Jakarta pada April 2025 menyentuh Rp 21.000 per kg, lebih dari empat kali lipat harga di kebun petani Riau.
Disparitas ini membuka tabir panjangnya rantai pasok dan lemahnya transmisi harga dari konsumen ke produsen.
Kesenjangan harga antardaerah menunjukkan ketimpangan akses terhadap pasar ekspor dan logistik domestik.
Riau yang memiliki pelabuhan ekspor langsung, jalur dagang ke China, dan dukungan kelembagaan kuat, mampu menyalurkan hasil panen dengan harga tinggi.