Kelapa: Komoditas Strategis, Nasib Petani, dan Arah Kebijakan

Sayangnya, infrastruktur pengolahan di daerah sentra kelapa masih minim. Perlu insentif investasi, pelatihan tenaga kerja, dan pendirian unit-unit pengolahan skala desa atau kecamatan.

Baca juga: Randu: Serat Emas Putih yang Terlupakan

Ketiga, reformulasi kebijakan tata niaga sangat diperlukan agar harga di tingkat petani lebih stabil dan adil.

Pemerintah perlu menetapkan harga acuan kelapa yang realistis, menjamin akses pasar yang terbuka bagi petani, serta menyediakan perlindungan dari gejolak harga akibat fluktuasi global.

Kebijakan ekspor juga harus bersifat adaptif, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pasar luar negeri dan kebutuhan domestik.

Keempat, penguatan kelembagaan petani menjadi fondasi penting yang tak boleh diabaikan. Koperasi kelapa harus lebih dari sekadar wadah administratif. Koperasi harus menjadi motor penggerak peningkatan posisi tawar petani.

Koperasi yang sehat dapat menjembatani kemitraan dengan industri, mengakses pembiayaan murah, hingga menjalankan sistem distribusi sendiri.

Kelapa sejatinya berada pada titik strategis dalam lanskap pertanian Indonesia. Kelapa bukan hanya komoditas ekspor dengan daya saing tinggi, tetapi juga jantung dari kehidupan ekonomi lokal di banyak wilayah.

Dari Maluku, Sulawesi, hingga pesisir Jawa dan Sumatera, kelapa menjadi bagian dari budaya, makanan, hingga warisan pertanian yang lestari.

Namun, potensi ini akan lenyap jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang dan keberpihakan nyata pada petani kecil.

Tantangan utama kita saat ini adalah bagaimana mengelola lonjakan permintaan global terhadap produk kelapa tanpa mengorbankan kepentingan domestik.

Jangan sampai kebutuhan pasar ekspor mendorong eksploitasi yang tidak berkelanjutan, atau bahkan menyingkirkan petani dari nilai tambah komoditasnya sendiri. Di sinilah peran negara melalui regulasi, investasi, dan dukungan teknologi harus tampil sebagai pengarah utama.

Modernisasi budidaya, inovasi hilirisasi, serta keadilan dalam tata niaga adalah tiga kunci utama untuk masa depan sektor kelapa.

Dengan kombinasi kebijakan yang berpihak, sistem pendukung yang kuat, dan kemitraan yang sehat antara petani, pemerintah, dan swasta, kelapa bisa naik kelas.

Bukan sekadar komoditas mentah ekspor, tapi menjadi ikon baru pertanian Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa dari desa.